Mahkamah Agung Brasil telah memerintahkan mantan presiden sayap kanan, Jair Bolsonaro, untuk diadili atas tuduhan merencanakan kudeta. Keputusan ini dapat menghancurkan harapannya untuk kembali ke dunia politik.
Tuduhan dan Dampak
-
Tuduhan Pertama Sejak Kembalinya Demokrasi: Bolsonaro akan menghadapi dakwaan pertama bagi seorang mantan presiden Brasil yang diduga mencoba mengambil alih kekuasaan secara paksa sejak negara itu kembali ke rezim demokrasi pada tahun 1985, setelah dua dekade kediktatoran militer.
-
Dasar Putusan: Panel lima hakim Mahkamah Agung sepakat untuk mengadili Bolsonaro setelah menemukan cukup bukti yang memberatkannya dalam sidang yang digelar pada Rabu (26/3), meskipun Bolsonaro tidak hadir.
-
Mungkin Hukuman Berat: Jika terbukti bersalah, Bolsonaro berisiko mendapatkan hukuman penjara lebih dari 40 tahun dan diasingkan dari dunia politik. Kasus ini berawal dari dugaan kepemimpinan Bolsonaro dalam “organisasi kriminal” yang berupaya mempertahankan kekuasaan setelah kalah dalam pemilihan umum 2022.
Reaksi dan Komentar
-
Penolakan Tuduhan: Meskipun absen di pengadilan, Bolsonaro mengecam tuduhan tersebut sebagai “tidak berdasar” dan menyebutnya sebagai masalah personal dari pihak-pihak tertentu.
-
Tanggapan Lawan Politik: Luiz Inacio Lula da Silva, lawan politik Bolsonaro yang menang dalam pemilihan 2022, menyatakan harapannya agar keadilan dipenuhi. Lula, yang juga disebut dalam rencana pembunuhan, menegaskan bahwa semua orang mengetahui tindakan yang dilakukan Bolsonaro.
Rencana Kudeta dan Skenario Darurat
-
Kronologi Rencana Kudeta: Pasca kekalahan dalam pemilu, namun saat masih menjabat, kelompok yang diduga terkait dengan Bolsonaro merencanakan pengumuman keadaan darurat untuk menyelenggarakan pemilu baru.
-
Sasaran Pembunuhan: Selain mengungkap rencana kudeta, penyelidikan juga menyoroti informasi tentang rencana pembunuhan terhadap Lula, Wakil Presiden, dan Hakim Agung Alexandre de Moraes. Moraes merupakan hakim dalam kasus yang menjerat Bolsonaro.
Meskipun jalannya persidangan dan dampaknya terhadap karier politik Bolsonaro masih menunggu, langkah Mahkamah Agung ini mencerminkan upaya untuk menegakkan hukum dan mengatasi dugaan campur tangan dalam proses demokrasi Brasil.